Rabu, 09 Oktober 2019

Hasil Riset Teater Dalupa Aceh (5)

Hasil Riset Teater Dalupa Aceh (5)

Hasil Riset Teater Dalupa Aceh (5)
Rabu, 09 Oktober 2019


Oleh Marhalim Zaini

SENI, POLITIK, ISLAM

SAYA sampai di rumah Pak Hanafiah di desa Suak Trieng, malam hari. Dari kota Meulaboh, jaraknya sekitar 1 jam. Melewati desa-desa kecil, dan beberapa kecamatan, juga hutan lebat. Saya diantar menggunakan mobil oleh dua orang kenalan; Pak Muhajir, seorang kawan lama yang menjadi dosen dari STAIN Meulaboh, dan Pak Taufik, pegawai TU di STAIN Meulaboh yang kebetulan masih ada hubungan saudara dengan Pak Hanafiah dan rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter dari sana.

Dalam mobil, selama perjalanan, mereka banyak bercerita tentang karakter masyarakat Aceh  Barat, khususnya Meulaboh. Intinya, pesan penting dari mereka adalah, ini kota Kabupaten tidak sama dengan Banda Aceh, kota provinsi yang lebih plural. Harus agak hati-hati bergaul. Apalagi di kecamatan, di desa-desa yang agak jauh ke pelosok seperti Woyla, orang asing masih harus selalu “didampingi”. Saya hanya berdoa, semoga semua baik-baik saja.

Sesampainya di rumah Pak Hanafiah, kami disambut oleh beberapa orang anggota keluarga Pak Hanafiah, salah satunya Pak Husaini. Perbincangan yang hangat terjadi. Salah satu yang agak menyentak saya adalah soal politik, yang berdampak pada aktivitas seni. Pak Husaini, yang paling mendominasi cerita-cerita seputar ini, karena kebetulan ia pernah menjadi Keuchik (Kepala Desa) selama hampir dua priode di desa Suak Trieng. 

Apa boleh buat, perubahan kepemimpinan politik di tingkat kabupaten juga berimbas pada sejumlah pergeseran kepemimpinan desa. Tentu, ini soal siapa pilih siapa dan keberpihakan politik. Namun, sayangnya kemudian juga berdampak pada terganggunya soliditas grup Dalupa SSDR. Sebagain anggota mengundurkan diri, dan tidak mau mengikuti proses latihan.

Saya cukup gamang mendengarnya, karena grup ini nanti akan menjadi salah satu grup yang tampil pada Pekan Teater Nasional 2019 di Kalimantan Timur. Kalau kelompok yang telah ditunjuk ini tidak solid, anggotanya pecah, tentu tugas saya sebagai periset juga terganggu. Akan tetapi, pak Husaini, dapat membaca kegamangan saya. Dia dengan cepat menimpali, bahwa soal anggota yang terpecah ini, sudah dapat diantisipasi. Beberapa pemain telah siap digantikan oleh pemain baru yang diambil dari masyarakat sekitar. Pemain musik, terutama pemain Seurune, akan digantikan oleh Ikram (kebetulan menantu pak Hanafiah) yang didatangkan dari Lhoukseumawe.

Syukurlah, kalau telah ada solusi. Namun yang ada dalam kepala saya saat itu adalah apakah para pegganti ini bisa bermain, apakah mampu mengimbangi para pemain lama, sementara mereka belum pernah sama sekali ikut bermain sebelumnya. Saya tidak langsung menanyakan lebih lanjut prihal itu, karena Pak Husaini dan pak Hanafiah seperti telah memberikan jaminan bahwa mereka bisa bermain, karena mereka telah sejak kecil mellihat pertunjukan Dalupa sebelumnya. 

Okelah, untuk sementara saya percaya itu. Saya percaya karena dalam seni tradisional, improvisasi dan spontanitas selalu menjadi ruang terbuka yang selalu memberi kesempatan para penonton untuk terlibat. Apalagi dengan struktur teks pertunjukan teater Dalupa yang cukup longgar.

Pertunjukan mungkin bisa diselamatkan, tetapi bahwa ada persoalan politik yang membuntutinya, ini boleh jadi akan terus “mengganggu” proses berkesenian. Meskipun kita tahu, seni memang tidak hidup dari ruang kosong politik, karena sejarah mencatatnya sejak lama. Apalagi di desa ini, daerah yang kemudian saya ketahui menjadi salah satu wilayah konflik di masa lalu, dengan kisah-kisah tragis yang sempat saya dengar, maka politik dan seni seperti berkelindan dalam kehidupan masyarakat. 

Meskipun tak sepenuhnya terkait langsung secara parksis, sebagaimana dulu misalnya seni menjadi alat propaganda, namun tetap berdampak bagi kehidupan kesenian. Setidaknya selama masa konflik Aceh dulu, sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an, pertunjukan Dalupa tak bisa tampil karena alasan keamanan. Dan kalaupun tampil, menurut Pak Husaini, harus dikawal oleh aparat. Hal ini juga yang dirasakan oleh kelompok Dalupa lain, Sanggar Buraq Lan Tapa. “Konflik sempat mematikan seluruh sendi kehidupan orang Aceh, termasuk seni,” ujar Syekh Din (dalam catatan Melliyan).

Padahal kalau dilihat dari kisah-kisahnya yang dimainkan, pertunjukan Dalupa tidak mengandung unsur propraganda politik, kecuali terselip pesan-pesan ideologi ke-Islaman. Dari sejumlah versi cerita yang dipaparkan sebelumnya, semua mengandung pesan dakwah Islam. Mulai versi yang dimainkan oleh grup SSDR, kemudian Dalupa di Aceh Jaya yang kisahnya bermula dari perjalanan seorang Teungku Sabé yang tinggal di Panggong, sampai pada kelompok Sanggar Buraq Lam Tapa pimpinan Syekh Din di Bubon, semuanya masih berhubungan dengan Islam. Pertunjukan Dalupa selain ditampilkan pada acara pernikahan, juga kerap tampil dalam perayaan hari besar Islam, Maulid Nabi, Sunat Rasul, Kenduri-kenduri, dan sebagainya.

Maka, dibanding dengan unsur politik, unsur-unsur agama (Islam) lebih menonjol dalam pertunjukan Dalupa. Terlepas dari bagaimana cara pesan-pesan tersebut disampaikan dalam sejumlah versi cerita, bahwa ideologi ke-Islaman telah menjadi kekuatan sekaligus identitas tersendiri dalam Dalupa. Hal ini tentu tak terpisahkan dari aktivitas keseharian dan sejarah masyarakat Aceh sendiri. 

Sehingga, saya sadar, kenapa misalnya di hari pertama saya di Woyla, saya dibawa berziarah ke makam seorang ulama Abu H. Ibrahim, di Gampong Pasi Aceh, masih di Kecamatan Woyla—dan uniknya foto ulama ini ada di setiap rumah masyarakat sekitar Woyla. Dan saya sadar pula, pada hari berikutnya saya diajak berziarah ke makam pahlawan Nasional Teuku Umar di Suak Ujung Kalak, dan melihat Alquran besar bertulis tangan di daerah yang sama.***

Hasil Riset Teater Dalupa Aceh (5)
4/ 5
Oleh