Sabtu, 02 Mei 2020

Ayo, Perjuangkan Nasib Seniman!

Ayo, Perjuangkan Nasib Seniman!

Ayo, Perjuangkan Nasib Seniman!
Sabtu, 02 Mei 2020



Oleh Marhalim Zaini

Bagi Anda yang bercita-cita menjadi seorang seniman di negeri ini, sebaiknya diurungkanlah dulu. Pertimbangkanlah dulu masak-masak, ratusan kali menimbang-nimbang. Salah satu yang wajib masuk dalam pertimbangan Anda itu adalah; kalau Anda jadi seniman (di negeri ini) bagaimana nanti nasib hidup Anda dan keluarga Anda? Apakah bisa karya-karya Anda “menghidupi” keluarga Anda? Apakah “negara” tempat Anda tinggal memang betul-betul dengan serius memperhatikan nasib Anda?
Sebuah media, di awal tahun ini, menulis berita berjudul “Kesulitan Hidup, Keluarga Sastrawan Ingin Jual Naskah Kuno.” Berita tersebut dimuat kembali oleh sebuah media online, dengan judul (yang lebih dipertegas), “Kesulitan Hidup, Keluarga Sastrawan Hasan Junus Ingin Jual Naskah Kuno.” Bagi saya, berita ini adalah fakta sekaligus jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di awal tulisan ini.
Fakta ini, sebetulnya, bukanlah barang baru. Saya dengan beberapa kawan, tiga minggu terakhir membuat film dokumenter sejumlah tradisi lisan dan tokoh tradisi lisan di Riau. Bagaimanakah nasib para tokoh tradisi lisan itu? Kenyataaannya; mereka yang mampu survive adalah mereka yang memang mau sedikit “kompromi” dengan keadaan, dan yang tidak, maka hidup dalam keterbatasan. Artinya, kata “kompromi” di sini, dapat dimaknai dengan bagaimana si seniman itu sendiri, selain berkarya, juga harus bersusah-payah menunjukkan-nunjukkan dirinya di depan para pejabat pemerintahan. Malah, tak jarang, energi untuk “menunjuk-nunjukkan” diri ini lebih besar dibanding energi untuk berkarya. Sehingga, tak jarang juga, si seniman pun malah kehabisan “energi” dalam karya-karyanya.
Foto: Zuarman Ahmad, salah satu pembicara Diskusi Seni "Mengenang Hasan Junus" oleh Suku Seni Raiu.

Nah, bagi seniman yang memang tak memiliki “akses” dan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk kesenian, menjaga kuat-rapat ideologi dan idealismenya, tak pernah merasa harus “menunjuk-nunjukkan” karyanya pada pemerintah. Karena, “seni” itu adalah “laku” hidupnya. Seni itu, adalah si seniman itu sendiri. Tokoh tradisi lisan macam Wak Setah, misalnya, Koba telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Almarhum Pak Yazid, di Meskom Bengkalis itu, Zapin telah mendarah-daging dalam kehidupannya. Sehingga bukan halangan misalnya ketika ia harus bersepeda dari kampung ke kampung mengajarkan Tari Zapin. Sangat banyak contoh kasus, kalau mau dibariskan di sini.
Apa yang hendak saya garisbawahi di sini adalah, sejauh mana sebenarnya peran pemerintah dalam memperjuangkan nasib para senimannya? Ketika seorang Hasan Junus, yang diagung-agungkan entah dengan sebutan: Paus Sastra Riau, Kamus Berjalan, Kritikus Handal, Satrawan Agung, dan entah apa lagi itu, rupanya di masa hidup dan di masa ia telah tiada, pun “terabaikan” nasibnya. Mungkin saja benar, bahwa beliau tidak terlampau bernasib buruk dibanding dengan para seniman tradisi (atau beberapa seniman modern) yang lain, tetapi bukankah berita itu adalah preseden buruk bagi nasib para seniman kita (khususnya di Riau)? Oke, boleh jadi, frasa “menjual naskah kuno” adalah sebuah “gertakan” saja, tapi substansinya adalah sudah sedemikian melaratkah negeri ini, yang tak mampu memberi perhatian pada para senimannya?
Lalu, bagaimana dengan berbagai penghargaan, misalnya, yang diperoleh si seniman? Apakah itu bukan bentuk dari perhatian? Saya kira, sebuah penghargaan adalah (meminjam toeri Ferdinand de Saussure) sebuah “penanda”(signifier) saja untuk sebuah pertanda (signified). Bahwa di sana terdapat nilai (value), ada thought of reference, yang kemudian membuat seseorang pada tingkat dan konteks tertentu memiliki “kekuatan” simbolik. Idealnya begitulah. Mereka yang pernah dapat penghargaan, apalagi banyak penghargaan, mestinya ia lebih memiliki “posisi tawar” yang kuat, memiliki keistimewaan dari yang lain. Namun, kenyataannya, sehabis penghargaan itu diterima, si seniman seperti kembali ke masa sebelum ia menerima penghargaan. Mungkin saja, gengsi namanya agak naik, tapi tidak serta-merta “penghasilannya” ikut naik, tidak pula serta-merta menjadi mudah baginya untuk menerbitkan sebuah buku, menggelar pameran karya, misalnya. Sertifikat/piagam penghargaan itu, rupanya tidak cukup “sakti” untuk “dijual.” Seniman Pemangku Negeri (SPN) yang dapat dipasang di depan nama saya, misalnya, apakah membuat saya bangga? Ya, mungkin. Tapi apakah cukup berhenti dengan rasa bangga itu saja?
Menurut saya, keseriusan itu tidak berhenti pada bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan pada seniman, akan tetapi terus berlanjut pada bagaimana negara (atau lembaga apa pun mengatasnamakan negera) memberi semacam “jaminan” kepada si seniman untuk tetap memiliki energi besar untuk berkarya. Energi itu, tentu harus disupport dari berbagai sisi. Saya jadi ingat, bagaimana nasib Pak Raden, yang di masa tuanya harus mengamen. Untunglah media mengekspose, dan untunglah dia tokoh terkenal yang hidup di Jakarta. Jadi, dia sekarang digaji oleh negara, sebulan 10 juta (anggaplah saja itu tunjangan pensiun). Tentu, bukan lagi karya-karya besar yang lain, yang diharapkan lahir dari orang seperti Pak Raden, misalnya, karena beliau telah menorehkan karya besar di negeri ini. Tetapi, inilah sebenarnya bentuk rasa terima kasih negara kepada si seniman, entah melalui lembaga apa pun namanya. 
Penting saya kira, untuk diwujudkan, bagaimana program-program lanjutan setelah penghargaan diberikan. Misalnya, bisa dengan menyediakan fasilitas (dana, sarana pra sarana) untuk para seniman berkarya secara reguler. Tidak tersendat-sendat, tidak nunggu diminta-minta, macam mengemis. Bisa dalam bentuk memberikan peluang seniman untuk mengikuti berbagai ivent nasional dan internasional, residensi sekian bulan, agar terjalin jaringan, kompetisi yang lebih luas, terlabih agar ada perbandingan, dan dengan begitu dapat terus memperkuat karya-karya yang akan lahir kemudian. Saya malah belakangan kuatir, jangan-jangan berbagai penghargaan itu, justru membuat para seniman sengaja mengejar target berkarya untuk mendapat penghargaan. Ini mungkin tidak salah. Karena memang itulah peluang bagi si seniman untuk menunjukkan eksistensinya sekaligus mendapat hadiah (finansial). Tapi menjadi “menyalah” kalau hal ini kemudian “mentradisi.”
Soal yang lain, yang hemat saya jadi batu sandungan bagi komunikasi antara seniman dan pemerintah adalah ihwal pertanyaan pemerintah tentang; apa kontribusi seniman bagi negeri ini? Sama misalnya, pernah muncul pertanyaan (dari salah satu pejabat); untuk apa sekolah/kampus seni didirikan? Mau kerja apa nanti lulusannya? Apa kontribusi konkretnya bagi pembangunan kita? Maka pertanyaan-pertanyaan semacam ini pun membuat seni (dan senimannya) selalu saja dianaktirikan dibanding bidang-bidang yang lain. Mereka menganggap pembangunan mental manusia lewat seni itu sama dengan membangun gedung hotel yang segera tampak wujudnya. Segera jadi, dengan bim salabim, dan mengabaikan proses. Sifat pragmatisme semacam inilah yang kini menghinggapi para pengelola negeri ini. Betapa sedihnya saya, ketika kampus seni yang menumpang di salah satu gedung kawasan purna MTQ (dulu AKMR, sekarang tertatih-tatih menjadi STSR), dengan sekejap mata rata dengan tanah. Betapa sedihnya lagi saya, sampai sekarang masih juga menumpang di gedung DKR. Bagaimanakah sebenarnya cara berfikir kita dalam mengelola kebudayaan di negeri ini?
Ada sempat muncul misalnya gagasan tentang “sertifikasi” seniman dari kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung ditolak oleh para seniman, karena cara berfikirnya yang juga keliru; semata mendasarkan kekuatiran bahwa seniman Indonesia akan kalah saing dengan seniman luar negeri (dalam ivent internasional) jika tidak ada sertifikasi. Mestinya, kalau pun harus ada sertifikasi, lebih dalam konteks memberikan “kesejahteraan lahir dan bathin” pada senimannya, bukan untuk mengukur kemampuan berkarya mereka. Kemampuan berkarya itu proses, sebab sebutan seniman tidak serta merta dapat diberikan oleh sebuah institusi dalam bentuk sertifikat dengan ukuran-ukuran konvensional.
Hemat saya, kasus yang menimpa kehidupan keluarga Hasan Junus, adalah momentum untuk terus mengingatkan pada negara ini untuk tidak abai terhadap nasib seniman. Melalui lembaga-lembaga seperti Dewan Kesenian Riau, ke depan misalnya, ada porsi program yang memang memberi perhatian besar pada seniman. Tidak semata memberi penghargaan setahun sekali, lalu para seniman itu tidak diberdayakan sebagai aset potensial untuk secara bersama-sama membangun kesenian Riau melalui gagasan-gagasannya. Kenapa tidak, para SP (Seniman Perdana) dan SPN (Seniman Pemangku Negeri) ini diajak untuk secara bersama-sama menyampaikan aspirasi pada pemerintah, misalnya soal anggaran DKR yang menyusut, dan lain-lain. Itu kalau SP dan SPN itu dianggap memiliki “power” karena mereka telah ditabalkan gelar di atas pundaknya. Kadang penyakit kita adalah; senang “membuat” tapi susah “menjaganya.” Samalah halnya dengan gedung megah Anjung Seni Idrus Tintin itu, senang “membangunnya” tapi sampai sekarang tak jelas bagaimana mengelolanya. Di sana sini, sudah mulai rusak, semua pementasan insidental, tidak terprogram dengan baik, dengan kurator yang tidak jelas, dan lain sebagainya.
Maka, di balik riuh-rendah pergelaran kesenian kita, yang mungkin tampak berkilau di sana sini (karena efek seremonialnya), ada rintihan, ada teriakan-teriakan yang tersamar,  ada pula apatisme, pragmatisme seniman yang kadang terkooptasi dengan sistem, ada keluhan-keluhan, ada pula harapan-harapan....*** 

*Ditulis pada tahun 2013. Sengaja tidak direvisi, untuk memperlihatkan kondisi yang terjadi di masa tersebut.



Ayo, Perjuangkan Nasib Seniman!
4/ 5
Oleh